PERTALITE DIDUGA DIANGKUT PAKAI JERIGEN DI CITEPUS! XENIA F 1526 UH DISOROT, DUGAAN BEKING APARAT MINTA DIUSUT TUNTAS!

SUKABUMI, PELABUHAN RATU —SOROTFAKTA.COM, 24 OKTOBER 2026
Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Sebuah mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi F 1526 UH disebut-sebut berulang kali melakukan pengisian Pertalite menggunakan jerigen di SPBU berkode 34.43319.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Aparat penegak hukum, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga didesak segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar menunggu polemik berkembang di tengah masyarakat.
DUGAAN PELANSIRAN HARUS DIBUKTIKAN, CCTV DAN TRANSAKSI WAJIB DIPERIKSA
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim awak media, kendaraan tersebut diduga beberapa kali mendatangi SPBU di Jalan Raya Citepus untuk mengisi Pertalite menggunakan jerigen. Namun, frekuensi pengisian, jumlah BBM, tujuan pengangkutan, serta legalitas kegiatan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi.

Pengelola SPBU diminta membuka data transaksi yang relevan kepada pihak berwenang, termasuk rekaman CCTV, catatan pengisian, dan kepatuhan operator terhadap prosedur penyaluran BBM.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan, penanganannya harus ditingkatkan ke proses hukum sesuai bukti dan kewenangan masing-masing instansi.

NAMA ARIS DAN DODI DISEBUT, DUGAAN BEKING JANGAN BERHENTI PADA ISU

Dalam informasi yang diterima awak media, muncul nama Aris yang disebut diduga berperan sebagai koordinator lapangan dan penyedia dana operasional. Nama Dodi juga disebut dalam informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian.

Penyebutan nama tersebut belum membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Identitas, jabatan, hubungan dengan aktivitas pengisian BBM, serta dugaan adanya perlindungan dari aparat harus diverifikasi secara independen.

Meski demikian, dugaan keterlibatan oknum aparat merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Jika terdapat indikasi anggota kepolisian melindungi atau memfasilitasi pelanggaran hukum, pengawasan internal Polri harus melakukan pemeriksaan objektif dan transparan.

Publik berhak memperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar bantahan maupun tudingan tanpa pembuktian.

PRESIDEN PRABOWO DAN KAPOLRI DIMINTA TURUN TANGAN

Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Mabes Polri, Polda Jawa Barat, Polres Sukabumi, serta BPH Migas didesak memastikan informasi dugaan penyalahgunaan Pertalite di Citepus ditindaklanjuti secara serius.

Pengawasan harus menjangkau seluruh rantai distribusi, mulai dari proses pengisian di SPBU hingga tujuan pengangkutan BBM. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila pemeriksaan mengarah kepada pihak yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, mengatur sanksi pidana atas penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah. Penerapannya tetap harus berdasarkan terpenuhinya unsur hukum dan bukti yang sah.

SUBSIDI RAKYAT BUKAN UNTUK DIPERMainkan!

BBM bersubsidi merupakan sumber daya yang penyalurannya harus diawasi agar tepat sasaran. Dugaan penyimpangan tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan yang jelas, tetapi pihak yang disebut juga tidak boleh langsung dinyatakan bersalah sebelum terdapat pembuktian.

Tim awak media mendesak pemeriksaan lapangan, audit transaksi, penelusuran rekaman CCTV, klarifikasi pengelola SPBU, serta pendalaman atas informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pelansiran maupun dugaan keterlibatan aparat masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi resmi. Pihak SPBU, Aris, Dodi, serta pihak lain yang disebut dalam informasi ini perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan.

Jangan biarkan dugaan pelanggaran menguap tanpa kejelasan. Usut berdasarkan bukti, tindak jika terbukti, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Peliput: Iyan