Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah pemeriksaan sebelumnya sudah membongkar seluruh jalur penyaluran, atau hanya berhenti pada fasilitas pengisian tertentu?
BPH Migas, Pertamina, dan Ditreskrimsus Polda Lampung diminta jangan berhenti pada pemeriksaan administratif.
Telusuri CCTV, histori transaksi, volume penyaluran, identitas kendaraan, pola pengisian berulang, instalasi selang/pipa, serta pihak yang memiliki akses ke area belakang SPBU.
Jika benar terdapat pengisian Solar bersubsidi melalui jalur khusus, aparat perlu mengungkap siapa yang membuka akses, siapa yang mengoperasikan, siapa yang menerima pembayaran, dan siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat berimplikasi pidana apabila unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terbukti.
Kapolda Lampung diminta turun tangan dan memastikan pemeriksaan dilakukan menyeluruh.
Jangan sampai nozel disegel, tetapi dugaan jalur belakang tetap terbuka.
Jika terbukti melanggar, proses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada masyarakat.
Publik menunggu: siapa yang bertanggung jawab atas dugaan aliran Solar bersubsidi tersebut?
(Redaksi)
