LAMPUNG SELATAN – Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di UPTD SD Negeri 1 Sidodadi Asri dan UPTD SD Negeri 3 Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan serius.
Program yang bersumber dari APBN dengan total nilai pekerjaan mencapai Rp1.792.942.060 itu diduga menyimpan persoalan dalam mekanisme pelaksanaan. Meski papan informasi proyek secara resmi mencantumkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) sebagai pelaksana, sejumlah pekerja justru menyebut nama Ahmar sebagai pihak yang diduga mengendalikan pekerjaan.
Bukan sekadar memasok material, Ahmar disebut-sebut menggaji pekerja sekaligus mengatur kebutuhan material bangunan. Keterangan sejumlah pekerja ini memunculkan dugaan bahwa pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme swakelola justru diserahkan kepada pihak ketiga.
Jika informasi tersebut benar, maka persoalannya bukan lagi sebatas siapa yang membeli material atau membayar upah, melainkan siapa yang sesungguhnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang negara tersebut.
P2SP TERCANTUM DI PAPAN PROYEK, TAPI SIAPA PENGENDALI SEBENARNYA?
Berdasarkan papan informasi, UPTD SD Negeri 1 Sidodadi Asri memiliki dua pekerjaan, yakni rehabilitasi ruang kelas senilai Rp778.123.000 dan pembangunan ruang toilet senilai Rp129.771.060.
Sementara UPTD SD Negeri 3 Sidodadi Asri memiliki pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, ruang administrasi dan lainnya senilai Rp667.728.000 serta pembangunan ruang kelas baru senilai Rp217.320.000.
Total nilai pekerjaan pada kedua sekolah tersebut mencapai Rp1,79 miliar lebih.
Pertanyaannya, mengapa pada dua sekolah yang berbeda muncul nama orang yang sama, yakni Ahmar, yang menurut keterangan pekerja diduga mengatur pembayaran tenaga kerja dan pasokan material?
Apakah P2SP benar-benar menjalankan fungsi sebagai pelaksana, atau hanya menjadi nama dalam administrasi proyek sementara kendali pekerjaan berada di tangan pihak lain?
Ketua P2SP dari kedua sekolah tidak boleh menghindar dari pertanyaan ini. Begitu pula kepala sekolah yang harus menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan.
SWAKelola ATAU PEMBORONGAN TERSelubung?
Program revitalisasi dengan mekanisme P2SP bukan sekadar mencantumkan nama panitia dalam papan proyek. Ada tanggung jawab pengelolaan, pelaksanaan, pengadaan kebutuhan, pengawasan, hingga pelaporan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jika benar Ahmar bertindak sebagai pemborong yang mengendalikan pekerja, menentukan pasokan material, dan mengatur pembayaran upah, maka Dinas Pendidikan harus memeriksa apakah praktik tersebut sesuai dengan petunjuk teknis program.
Jangan sampai mekanisme swakelola hanya menjadi formalitas, sementara pelaksanaan sesungguhnya berada di tangan pemborong.
HOLLOW 4 x 2 DIDUGA DIGUNAKAN, SPESIFIKASI DIPERTANYAKAN
Persoalan lain muncul pada pekerjaan rangka plafon. Berdasarkan kajian teknis yang menjadi dasar konfirmasi, rangka plafon disebut menggunakan hollow ukuran 4 x 4. Namun, hasil pengamatan visual di lapangan menunjukkan dugaan penggunaan hollow ukuran 4 x 2.
Jika ukuran tersebut tidak sesuai dengan RAB dan gambar kerja, siapa yang menyetujui penggunaan material tersebut?
Apakah ada perubahan spesifikasi yang disahkan secara teknis, atau material dipasang tanpa persetujuan sebagaimana mestinya?
P2SP dan kepala sekolah harus membuka dokumen RAB serta spesifikasi teknis agar tidak muncul dugaan pengurangan mutu bangunan dalam proyek yang dibiayai APBN.
PEKERJA TANPA APD K3, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Sorotan berikutnya menyangkut keselamatan tenaga kerja. Dalam dokumentasi lapangan, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) keselamatan kerja.
Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan yang harus diperiksa dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Siapa yang bertanggung jawab menyediakan APD? Siapa yang mengawasi keselamatan pekerja? Apakah P2SP melakukan pengawasan atau menyerahkan seluruh urusan lapangan kepada pihak yang diduga menjadi pemborong?
Jangan sampai para pekerja menjadi pihak yang menanggung risiko kecelakaan, sementara pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan justru tidak menjalankan pengawasan secara memadai.
DINAS PENDIDIKAN JANGAN TUTUP MATA
Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diminta segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap kedua sekolah tersebut.
Pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas melihat bangunan yang sudah berdiri. Harus ditelusuri siapa yang mengendalikan pekerjaan, siapa yang melakukan pembelian material, siapa yang membayar pekerja, bagaimana transaksi anggaran dilakukan, serta apakah seluruh pelaksanaan sesuai dengan mekanisme P2SP.
Jika ditemukan pengalihan pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan program, perlu ada evaluasi dan tindak lanjut sesuai aturan.
RuangInvestigasi.com meminta jawaban terbuka dari:
- Kepala sekolah SDN 1 dan SDN 3 Sidodadi Asri: Apakah mengetahui dan menyetujui keterlibatan Ahmar dalam pelaksanaan pekerjaan?
- Ketua P2SP kedua sekolah: Siapa yang sebenarnya mengendalikan pekerjaan dan pembayaran tenaga kerja?
- Ahmar: Apakah benar menjadi pemborong atau hanya pemasok material dan tenaga kerja?
- Dinas Pendidikan Lampung Selatan: Apakah telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi serta mekanisme swakelola?
- Pihak pengawas program: Apakah pelaksanaan di kedua sekolah telah sesuai petunjuk teknis revitalisasi tahun 2026?
JANGAN BIARKAN P2SP HANYA MENJADI NAMA DI ATAS KERTAS!
Uang APBN sebesar Rp1,79 miliar lebih harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai mekanisme, apakah material memenuhi spesifikasi, dan apakah keselamatan pekerja diperhatikan.
Media akan terus mendalami persoalan ini dan membuka ruang hak jawab bagi kepala sekolah, ketua P2SP, Ahmar, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. (Hnd)
