SKANDAL PELAYANAN PLN DEPOK DISOROT! MCB WARGA DICOPOT, DUGAAN TRANSAKSI DI LUAR PROSEDUR MINTA DIUSUT

Sorotfakta, com, DEPOK, 12 NOVEMBER 2026 — Dugaan ketidakberesan pelayanan PT PLN (Persero) di wilayah Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, memantik kecaman. Tindakan pencopotan MCB listrik milik warga di RT 006/007 oleh petugas bernama Bima kini menjadi sorotan serius dan mendesak manajemen PLN memberikan penjelasan secara terbuka.
Persoalannya bukan semata-mata tunggakan listrik. Keluarga penghuni rumah mempertanyakan mengapa perangkat listrik dicopot tanpa pemberitahuan langsung kepada penghuni. Lebih mengejutkan lagi, muncul keterangan bahwa pembayaran tagihan listrik disebut ditalangi oleh petugas PLN tanpa kesepakatan terlebih dahulu dengan pelanggan.
Jika benar terjadi, mekanisme pembayaran tersebut harus dibuka secara transparan. Jangan sampai terdapat transaksi yang tidak jelas pertanggungjawabannya dalam pelayanan perusahaan negara.
PENCOPOTAN MCB DIPERTANYAKAN, SOP PLN JANGAN SEKADAR DIJADIKAN ALASAN
Saat dikonfirmasi awak media, Rezky dari bagian Customer Service PLN menyampaikan bahwa petugas sudah tiga kali mendatangi rumah pelanggan, tetapi tidak bertemu penghuni karena rumah disebut dalam keadaan kosong.

Rezky juga menyebut nama Bima sebagai petugas yang melakukan pencopotan MCB dan mengarahkan awak media untuk menghubungi atasannya, Ivan supervisor pelayanan pelanggan.

Sementara itu, Ivan selaku supervisor pelayanan pelanggan PLN wilayah Kalimulya-Sukmajaya menjelaskan bahwa petugas lapangan telah menjalankan SOP.

Menurut Ivan supervisor pelayanan pelanggan, penanganan tunggakan satu bulan dilakukan melalui penyegelan, sedangkan tunggakan dua bulan dapat berujung pada pencopotan MCB. Ia juga menyampaikan bahwa sambungan listrik dapat dipasang kembali setelah pelanggan melakukan pembayaran.

Namun, penjelasan tersebut belum menjawab sejumlah persoalan mendasar: mana bukti pemberitahuan kepada pelanggan, mana catatan kunjungan resmi, dan bagaimana mekanisme pembayaran yang disebut ditalangi petugas?

ASPEK HUKUM: JANGAN SAMPAI ADA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

Persoalan ini perlu diuji berdasarkan sejumlah ketentuan hukum:

UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 29, mengatur hak dan kewajiban konsumen tenaga listrik, termasuk memperoleh pelayanan yang baik dan membayar tagihan sesuai ketentuan.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menyampaikan keluhan atas pelayanan.

Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik serta memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen.

Apabila ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan, pungutan tidak sah, atau penguasaan uang yang merugikan pelanggan, aparat penegak hukumApabila ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan, pungutan tidak sah, atau penguasaan uang yang merugikan pelanggan, aparat penegak hukum dapat menilai apakah terdapat unsur tindak pidana berdasarkan fakta dan ketentuan pidana yang relevan.

Dengan demikian, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada pengakuan bahwa petugas sudah menjalankan SOP. Dokumen dan bukti pelaksanaan prosedur harus diperiksa.

PLN DEPOK JANGAN TUTUP MATA!

Redaksi mendesak manajemen PLN melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas Bima dan pihak terkait.

Ada sejumlah hal yang harus dijelaskan kepada publik:

Apakah benar pemberitahuan resmi telah disampaikan kepada pelanggan?

Apakah pencopotan MCB sudah sesuai tahapan dan ketentuan PLN?

Siapa yang menalangi pembayaran tagihan listrik pelanggan?

Apakah pembayaran tersebut tercatat dalam sistem resmi perusahaan?
Apakah terdapat bukti persetujuan dari pelanggan?

Bila ditemukan pelanggaran SOP, manajemen PLN harus menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum harus diserahkan kepada aparat berwenang.

Jangan sampai masyarakat kecil hanya dituntut memenuhi kewajiban, sementara hak mereka atas pelayanan yang transparan justru diabaikan.

ATURAN HARUS TEGAK, BUKAN TAJAM KE BAWAH DAN TUMPUL KE ATAS!

PLN merupakan penyedia layanan ketenagalistrikan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Setiap tindakan petugas harus profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi meminta PLN memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang pengaduan bagi keluarga pelanggan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Kasus Kalimulya ini harus menjadi momentum evaluasi pelayanan PLN. Jangan biarkan dugaan ketidakberesan di lapangan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan negara.
(REDAKSI)